Di kompas tanggal 15 januari, Gubernur Jabar Keluhkan Hierarki. Sepertinya pak Gubernur masih menganggap bahwa Bupati/ Walikota adalah anak buahnya.
”Bupati/wali kota bisa dengan mudah menolak kebijakan pusat karena memang tidak ada hierarki yang jelas, yang menunjukkan bahwa mereka juga adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah,” papar Heryawan.
Karena Gubernur bukan atasannya, maka Bupati/ walikota tidak perlu selalu mengikuti kebijakan pusat (propinsi?). Hal ini karena:
- Bupati/Walikota tidak dipilih oleh Gubernur
- Kinerja Bupati/ Walikota tidak ditentukan oleh Gubernur
- Gubernur tidak bisa memindahkan atau menurunkan Bupati/Walikota bila kinerjanya jelek (bahkan kalo kinerjanya jelekpun masih ada kesempatan bertahan selama 5 tahun)
Jabatan-jabatan politis seperti ini tidak termasuk dalam Managerial Hierarki seperti yang disebutkan oleh Elliot Jaques. Terutama sekali karena akuntabilitas atasan tidak berlaku disini
Akuntabilitas atasan yang diharapkan terjadi:
- Manajerial 2 arah atasan dan bawahan
- Memberikan konteks pekerjaan
- Perencanaan
- Pemberian tugas
- Penilaian efektivitas kinerja
- Coaching bila kinerjanya turun
- Proses deseleksi dan dismissal
- Perbaikan proses dan system terus menerus (Continuous Improvement)
Dan jelas ini tidak dimiliki oleh Gubernur terhadap Bupati/ Walikota.
Hubungan yang bisa terjadi adalah hubungan koordinasi antara keduanya. Dan dalam hubungan ini, tidak ada kewajiban bagi Bupati/ Walikota yang diajak berkoordinasi untuk mengikuti anjurannya –dengan kata lain, ”menolak is fine-fine aja”.
Jadi siapa atasan Bupati/ Walikota sesungguhnya? Rakyat, yang akan menghukum 5 tahun kemudian dengan tidak memilih bila program-programnya gagal. WD
